Kekuasaan: Sebuah Estafet Suci Untuk Melayani

  By: Heppyyance

Polemik demokrasi dewasa ini sering kali menyisahkan cerita yang tak pantas untuk diwariskan. Pertentangan politik dapat bermuara pada ujaran kebencian, fitnah, cemooh, bahkan konflik berdarah. Akhir dari semua drama ini adalah polarisasi masyarakat dan stigma terhadap demokrasi, sebuah sistem yang diharapkan mampu untuk mencapai titik bonnum comune. Polemik demokrasi ini sebenarnya muncul seiring perspektif terhadap kekuasaan yang keliru. Ambisi untuk menduduki takhta kekuasaan dianggap sebuah prestise dan privelese, tetapi di sisi lain ambisi itu mengeliminasi keseimbangan hidup dengan masyarakat lainnya sebagai subjek yang sederajat dalam tatanan kehidupan bersama. Ketidakmampuan untuk melihat kekuasaan sebagai pelayanan seringkali menjadi alasan semua praktik keliru dalam demokrasi pun terjadi. 

Saya mencoba mendefinisikan kekuasaan sebagai sebuah cara untuk melayani. 

Pintu kesadaran pertama yang perlu diketahui adalah kekuasaan yang diperoleh dalam demokrasi adalah sebuah amanah banyak orang kepada kita untuk menentukan arah bagi kebaikan bersama. Semua potensi kita dianggap memenuhi syarat untuk membawa orang lain menuju cita Kesejahteraan. Konsekuensi etisnya adalah kekuasaan yang dimiliki menjadi sebuah tanggung jawab untuk melayani orang lain melalui kebijakan yang bisa mewadahi semua orang untuk maju dalam pelbagai aspek kehidupan. Dengan perspektif seperti ini, persaingan politik menjadi lebih sehat. Tidak ada kepentingan pribadi yang diperjuangkan dengan memanfaatkan orang lain (demos). Menghindari polarisasi, dengan mengadopsi cara berpikir seperti ini, bukan berarti menghilangkan ciri demokrasi. Justru di sana terdapat upaya reduksi terhadap negativitas yang mungkin tercipta akibat demokrasi. Hujatan kebencian dalam demokrasi sebenarnya menunjukan identitas konflik dissosiatif yang merugikan masyarakat. Pada akhirnya, seorang yang diberi mandat untuk menduduki takhta kekuasaan akan bertindak atas kepentingan dirinya, karena ia memang lahir dari perjuangan untuk kepentingan sendiri. Tidak dipungkiri jika kekuasaan dianggap sebagai wadah untuk meraup banyak keuntungan pribadi, kekayaan, nama dan popularitas. 

Selanjutnya, kekuasaan dianggap suci dan memiliki martabat murni untuk mencapai bonnum comune. Seorang penguasa harus mampu melihat semua lini masyarakat, tanpa terkecuali, sebagai stakeholder kehidupan. Masyarakat sebagai populasi mesti dipandang sebagai subjek kesejahteraan bukan hanya objek kebijakan. Tidak ada kebijakan yang diambil dengan konsepsi penguasa saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Kekuasaan harus digunakan untuk mengangkat masyarakat agar mengambil bagian dalam setiap upaya solutif terhadap persoalan. Transparansi kerja adalah bayaran yang diterima dari sistem seperti ini. Tidak ada kecurigan terhadap penguasa, dan penguasa tidak diberi ruang untuk melakukan praktik busuk dalam menggunakan jabatannya. Masyarakat dapat dilayani dengan baik, dlsedangkan kekuasaan tidak mengalami pergeseran moralitas akibat praktik kepentingan pribadi. 

Kita bisa menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan kebaikan bersama. Dengan mendefinisikan kekuasaan sedemikian rupa, maka penguasa dapat bertindak adil berdasarkan point kepentingan bersama. Tidak diberi ruang untuk mengeliminasi kelompok lain yang dianggap sebagai kompetitor. Kompetitor dalam prosesi demokrasi dan saat menjalankan kekuasaan. Semua pihak dianggap sebagai stakeholder yang berkontribusi bagi kebaikan bersama dengan fungsi dan peran masing-masing. Akhirnya cita awal bonnum comune bisa tercapai melalui pelayanan yang total tanpa iming-iming pribadi. 

Golomori, 29 Desember 2o24